- Di Kabupaten Bandung Barat, banyak masalah dalam pendidikan terungkap, termasuk pengelolaan yang buruk dan krisis kepemimpinan.
- Lebih dari 200 posisi kepala sekolah kosong akibat kurangnya pelatihan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- Diklat CKS yang seharusnya gratis kini menjadi berbiaya mandiri, menunjukkan adanya komersialisasi dalam pelatihan pendidikan.
Di Kabupaten Bandung Barat, ada banyak masalah dalam dunia pendidikan yang mulai terungkap, termasuk soal pengelolaan yang kurang baik dan krisis kepemimpinan.
Menggali Masalah Pendidikan di KBB
Menyimak pemberitaan dari bandungkita.id pada 19/08/2026, fenomena yang terjadi di SMPN 2 Ngamprah menunjukkan betapa parahnya tata kelola di sektor pendidikan ini.
Masalah ini bukan hanya soal satu sekolah, tapi lebih ke banyak hal yang terjadi di Bandung Barat, khususnya terkait krisis kaderisasi dan pengelolaan anggaran yang tidak efektif.
Posisi Kepala Sekolah yang Kosong
Premis bahwa lebih dari 200 posisi kepala sekolah di KBB kosong karena "absennya kekuasaan menyiapkan BimTek" ternyata sudah dibongkar oleh berbagai laporan dari masyarakat dan pengamatan tokoh setempat.
Diklat CKS Berbiaya Mandiri
Isu lain yang muncul adalah soal Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (Diklat CKS) yang harus dibayar sendiri oleh para peserta, menunjukkan adanya komersialisasi dalam pelatihan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Janji Pemekaran yang Tak Terwujud
Selain itu, ada juga janji pemekaran Bandung Barat yang kandas di tengah berbagai isu kedudukan dan proyek yang tidak berjalan dengan baik, seperti yang disampaikan dalam artikel "Nyaris Dua Dekade Bandung Barat: Janji Pemekaran yang Kandas di Pusaran ‘Bancakan’ dan Proyek Impor".
Dengan berbagai permasalahan ini, bisa dibilang bahwa pendidikan di KBB butuh perhatian serius agar bisa berkembang dengan baik.
Menurut kamu gimana tentang berita ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar!
Sumber: bandungkita.id (19/08/2026)